IMP2 Desak Bupati Alor Keluarkan Rekomendasi Kepada Pemdes Kalondama Tengah Untuk Tidak Melakukan Pencairan ADD, Ada Apa?

NTTALOR.COM - Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik yakni, Lapangan Mini Kalabahi, Kantor Semen...


NTTALOR.COM
- Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik yakni, Lapangan Mini Kalabahi, Kantor Sementara DPRD Kabupaten Alor dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi terkait dengan adanya kuat dugaan penemuan tindakan Korupsi yang dilakukan oleh Oknum Aparat Pemerintah Desa Kalondama Tengah, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin (29/11/2021).


Dalam aksi unjuk rasa di Kantor Sementara DPRD Kabupaten Alor, IMP2 diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Eny Anggrek dan Bupati Alor melalui Asisten I Setda Alor Fredik I Lahal, SH sekaligus menerima pernyataan sikap IMP2.


Begini bunyi pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2).


Korupsi menjadi berita paling hits di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh Aparat yang berwajib untuk memberantas pergerakan korupsi, namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat, korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara. Dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, korupsi diharapkan bisa ditekan, namun seberapa usahanya namun masih saja ada kasus-kasus yang muncul. Dengan ruang lingkup yang besar pada tatanan dan pengelolaan keuangan negara sedangkan anggota KPK yang sangat minim menyebabkan KPK kewalahan dalam mengungkap kasus yang ada. Apalagi dengan adanya otonomi daerah dan yang terbaru lagi adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keungan bertambah pada sektor desa. Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini terus menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi.


Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya pada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan himbauan yang dilakukan oleh KPK bahwa, masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa.


Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan masyarakat untuk mencegah adanya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.


Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan professional dengan berorentasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan, peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksananya. Selanjutnya, sehubung dengan adanya fakta dan informasi yang berkembang ditengah masyarakat Desa Kalondama Tengah, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kuat dugaan adanya penyelewengan keuangan Desa/ Dana Desa, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 diantaranya:


1. Pada tahun 2014 sampai 2018, tidak tersalurnya bantuan kepada Anak Yatim, Piatu, Penyandang Cacat, Disabilitas dan Lansia, sehingga menimbulkan dugaan dana desa tersebut digunakan untuk memperkaya diri.


2. Di 2015, tidak difungsikannya dengan baik bak penampungan air bersih, lantaran penempatannya yang tidak disesuaikan dengan ketinggian, hal ini dinilai dibangun asal-asalan, sehingga hanya digunakan selama 6 bulan saja dan justeru menimbulkan kerugian negara.


3. Bahwa di tahun 2016, ada anggaran pembangunan gedung PAUD, namun proyek tersebut mangkrak sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.


4. Juga di tahun yang sama (2016), adanya anggaran untuk operasional PAUD, dalam hal ini untuk pembelian fasilitas dan sarana pendukung KBM PAUD, namun tidak tersalurkan sehingga beberapa fasilitas dan sarana lainnya tidak terpakai dan berserakan di area bangunan.


5. Di tahun 2017, adanya alokasi dana pembangunan gedung Aula Desa lengkap dengan MCK, namun lagi-lagi mangkrak sehingga tidak dapat digunakan.


6. Pada tahun 2016, adanya anggaran untuk pembangunan 2 buah rumah percontohan, namun dalam perjalanannya, hanya 1 buah rumah percontohan saja yang berhasil dibangun, dan satunya hingga hari ini tidak terlihat.


7. Di tahun yang sama, adanya anggaran untuk pembangunan penyegaran rumah rakyat lengkap dengan MCK, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda karena tidak meratanya item-item penerimaan yang mestinya diberikan kepada masyarakat.


8. Di tahun 2018, ada anggaran untuk pembangunan, pembukaan dan penggusuran jalan ekonomi rabat beton yang menghubungkan Desa Kalondama Tengah dan Kalondama Barat sepanjang 4 KM, namun baru digusur sepanjang 2 KM lebih saja dan hingga kini tidak dikerjakan.


9. Ditahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Kalondama Tengah, menganggarkan puluhan juta dari anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan BUMDES, dan berdasarkan informasi yang berkembang ditengah masyarakat bahwasan-nya Uang BUMDES tersebut dimanfaatkan untuk (PERKIOSAN dan KOPRASI), namun huingga detik ini masyarakat belum menikmati dana tersebut. Dari fakta dan informasi ini saya menilai ada kuat dugaan penyelewengan dan BUMDES Tahun Anggaran 2018, sehingga perluh adanya pengauditan/pemeriksaan oleh pihak berwajib, terhadap pemerintah Desa Kalondama Tengah untuk memberikan efek cerah kepada kami selaku masyarakat kecil yang ada di desa berkaitan dengan pengelolaan dana BUMDES Tahun Anggaran 2018.


10. Ditahun Anggaran 2020, pemerintah desa menganggarkan puluhan juta angaran untuk rehablitas Aula Posyandu Waigaiti Desa Kalondama Tengah dengan jangka waktu efektif kerjah 90 hari/selama 3bulan, namun hingga penghujung tahun 2021 rehablisasi Aula tersebut belum lugas terselesaikan, sayangnya atap bubunganpun sebagian masi mengunakan SENG biasa, dan lebih parahnya lagi daun pintu dan jendelapun belum diselesaikan hingga saat ini, ahkirnya Aula waigaiti tersebut terkesan jadi kandang kambing. Hal ini juga perlu adanya pengauditan/pemeriksaan oleh pihak berwajib agar memberikan efek cerah kepada masyarakat desa kalondama tengah., selanjutnya ditahun anggaran yang sama ditahun 2020 pemerintah desa kalondama tengah juga, menganggarkan sejumlah dana desa untuk pembangunan Aula/Balai Desa kalondama tengah, namun sayangnya Aula/Balai tersebut sudah diselesaikan oleh pihak Tukang/ Pekerja.


"Namun lagi-lagi pembangunan Aula/ Balai Desa (Kalondama Tengah) tersebut disegel/dipalang oleh bapak Jhon Apner Lamma selaku Tim Pengelolah Kegiatan TPK Desa Kalondama Tengah," kata IMP2 dalam rilis press yang dikirim ke BIDIK NEWS, Senin (29/11/2021).


"Hal ini secara pribadi juga sudah saya sampaikan kepada bapak Camat Pantar Barat Laut, namun jawaban yang disampaikan oleh bapak Camat (Pantar Barat Laut) bahwasannya masalah tersebut memang benar sudah dilaporkan kepada saya selaku Camat Pantar Barat Laut, namun lagi-lagi masalah tersebut dicabut kembali untuk diselesaikan secara kekeluargaan di desa, namun pada kenyataan masalah tersebut belum diselesaikan hingga detik ini dan Aula/ Balai Desa tersebut masi dalam kondisi disegel. Kondisi inipun perlu adanya pengauditan/ pemeriksaan terhadap pemerintah dan Tim Pengelolah Kegiatan Desa Kalondama Tengah, sehingga tidak menimbulkan asumsi buruk di pikiran masyarakat Desa Kalondama Tengah, seolah-olah penyegelan/ pemalangan Aula ini terjadi karna adanya kuat dugaan penyelewengan dana desa pembangunan Aula/Balai Desa Kalondama Tengah Tahun anggaran 2020," tegas IMP2.


Berdasarkan paparan poin-poin persoalan yang terjadi di Desa Kalondama Tengah diatas, maka Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) menuntut dan mendesak kepada:


1. DPRD Kabupaten Alor agar dalam jangka (waktu) 72 jam atau dalam kurung waktu 3 hari perlu adanya rapat dengar pendapat umum/ RDPU yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemdes Desa Kalondama bersama Perangkat (Desa) dan TPK untuk memberikan tangapan atau pertanggungjawaban atas kuat dugaan pengelolan Anggaran Desa/ Dana Desa yang sudah dan telah kami paparkan dalam poin tuntutan kami. Dan apa bila dalam kurung waktu yang telah kami tentukan DPRD Kabupaten Alor tidak mampu menyelengarakan RDPU dimaksud maka IMP2 akan melayangkan petisi mosi tidak percaya terhadap kinerja DPRD Kabupaten Alor, kususnya 6 Dewan Perwakilan Dapil 3 Pulau Pantar.


2. Bahwa dalam kurung waktu 48 jam atau dalam kurung waktu 2 hari Kejaksaan Negeri Kalabahi, bersama Inspektorat Daerah tidak mampu melakukan pengauditan/ pemeriksaan terhadap pemerintah Desa Kalondama Tengah, yang diduga kuat melakukan penyelewengan Anggaran Desa/Dana Desa sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam tuntutan kami ini maka, IMP2 akan melayangkan petisi mosi tidak percaya kepada kejaksaan negeri kalabahi bersama inspektorat daerah bahwasannya hukum tidak lagi ditempatkan sebagai panglima dalam mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ada dinegara kesatuan repubelik Indonesia.


3. Bahwa dalam kurung waktu 24 jam atau dalam kurung waktu 1 hari terhitung hari ini, BPMPD harus dan sesegera mengeluarkan rekomendasi atas tuntutan/ pernyataan sikap kami kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pengauditan/ pemeriksaan terhadap pemerintah desa kalondama tengah atas kuat dugaan penyelewengan Anggaran Desa/ Dana Desa yang sudah kami paparkan dalam poin tuntutan kami. Selanjutnya berdasarkan kuat dugaan penyelewengan Anggaran Desa/ Dana Desa Kalondama Tengah yang sudah kami paparkan pada poin tuntutan kami diatas maka BPMPD tidak boleh memberikan rekomendasi kepada Pemdes Kalondama Tengah untuk melakukan proses pencairan anggaran dana desa tahap terakhir tahun anggaran 2021.


4. Bahwa dalam kurun waktu 24 jam atau 2 hari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Alor harus memberikan surat rekomendasi kepada pihak BPMPD dan juga kepada pihak keuangan daerah untuk tidak memberikan rekomendasi kepada pemerintah Desa Kalondama tengah untuk tidak melakukan pencairan Anggaran Desa/ Dana Desa tahap terakhir tahun anggaran 2021 karena ada kuat dugaan penyelewengan dana desa yang menyebabkan tidak adanya progress kemajuan pembangunan di desa namun menghabiskan keuangan daerah maupun dana desa itu sendiri.


Laporan: Markus Kari.

COMMENTS

Nama

Adat dan Budaya,3,Agama,40,Edukasi,7,Ekonomi,56,Hukrim,816,Kesehatan,280,Nasional,814,NTT,823,Olahraga,4,Pemerintah,128,Pendidikan,46,TNI,773,Umum,816,
ltr
item
nttalor: IMP2 Desak Bupati Alor Keluarkan Rekomendasi Kepada Pemdes Kalondama Tengah Untuk Tidak Melakukan Pencairan ADD, Ada Apa?
IMP2 Desak Bupati Alor Keluarkan Rekomendasi Kepada Pemdes Kalondama Tengah Untuk Tidak Melakukan Pencairan ADD, Ada Apa?
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUx5Fg0Vi-FsOrOJ4l3CJzpQuF641zZYIyeJnuWR4UAcaVmUJahP9cbFqCPZ8g70QcrURvUI5-Lt8Ka5pbj04muEWcxtmLny-Un_i09-RdPlUeg_aEt3NTSMQPWFlrqFtwvbz6IZiU454xdqKBMd3YpVfr6GondH1-4JZI7b9sla0gTr5gIRV3Tla8=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUx5Fg0Vi-FsOrOJ4l3CJzpQuF641zZYIyeJnuWR4UAcaVmUJahP9cbFqCPZ8g70QcrURvUI5-Lt8Ka5pbj04muEWcxtmLny-Un_i09-RdPlUeg_aEt3NTSMQPWFlrqFtwvbz6IZiU454xdqKBMd3YpVfr6GondH1-4JZI7b9sla0gTr5gIRV3Tla8=s72-c
nttalor
https://www.nttalor.com/2021/11/imp2-desak-bupati-alor-keluarkan.html
https://www.nttalor.com/
https://www.nttalor.com/
https://www.nttalor.com/2021/11/imp2-desak-bupati-alor-keluarkan.html
true
7283804423462887764
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content